Mulai 2011 sampai sekarang kami percepat prosesnya sehingga hari ini 424 kabupaten/kota sudah punya perda itu," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (22/11/2016). Oleh sebab itu, tahun ini merupakan tahun terakhir pendampingan Kementerian PUPR dalam penyusunan rancangan perda bangunan gedung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hanya ada 10 peraturan daerah (perda) bangunan gedung yang dibuat setiap tahunnya. Ini artinya baru 83,3 persen dari 509 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Mulai 2017, Direktorat Bina Penataan Bangunan akan lebih fokus pada pendampingan implementasi perda bangunan gedung bagi kabupaten/kota yang telah memiliki perda tersebut. "Proses perda bangunan gedung ini juga lambat, setahunnya hanya bisa 10 perda sejak 2003 sampai 2010. Dalam kurun waktu 13 tahun sejak disahkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) pertama kali pada 2003, jumlah kabupaten/kota yang memiliki perda bangunan gedung hingga saat ini sebanyak 424 kabupaten/kota. Pegawainya Ditangkap, Dirjen Pajak: Kasih Kopi Sianida Saja | PT Solid Gold BerjangkaNamun, Ken menegaskan bahwa saat ini wajib pajak masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Diharapkan, OTT ini tidak memberikan dampak bagi penerimaan negara. "(Kepercayaan) masih, masih," tutupnya. Namun, Ken pun berharap agar OTT ini tidak memberikan dampak besar bagi kepercayaan masyarakat. Diharapkan, tidak lagi ada pegawai pajak yang melakukan tindak pidana serupa. "Ya mudah-mudahan tidak ada sentimen. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi siang ini menghadiri rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hanya saja, Ken menegaskan bahwa rapat ini tidak membahas mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK pada Senin malam lalu. Ya kalau mau diapain ya kasih kopi dikasih sianida saja. Hahaha," kata Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/11/2016). Korupsi Pajak, Istana: Tidak Akan Ganggu Tax Amnesty | PT Solid Gold BerjangkaMenurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, aksi penangkapan yang dilakukan KPK terhadap para pejabat korup malah membangun kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. "Enggak, malah akan membangun kepercayaan publik," tandasnya.
Istana Kepresidenan memastikan aksi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan mengganggu pelaksanaan program ampunan pajak atau tax amnesty. Diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat eselon III di Ditjen Pajak dan seorang pengusaha berinisial MH. Pramono melanjutkan, penangkapan tersebut bukti pemerintah serius memberantas aksi korupsi dan juga pungli yang selama ini telah dikeluhkan oleh masyarakat. "Saya yakin ini malah akan membangun kepercayaan publik, bahwa pemerintah tidak main-main dan sungguh-sungguh itu," tegas Pramono di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (22/11/2016). Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang suap yang diterima anak buah Menteri Keuangan ini dari MH sekira Rp1,3 miliar. PT Solid Gold Berjangka
0 Comments
Leave a Reply. |